Bengkulu, Skalainfo.net| Sidang ke 8 terdakwa berinisial NMJ pada PN klas IA Kota Bengkulu berjalan lancar. Terdakwa duduk di kursi dengan didampingi Pengacaranya Soni Dali Rakhmat, S.H., M.H.. C.P.L dan Ilham Pratama, S.H, menunggu tuntutan JPU dengan hati berdebar dan sabar. Persidangan di buka sekitar jam 11.12 WIB, dengan dihadiri pengunjung yang cukup ramai. Sebenarnya sidang pada hariiRabu tanggal 11 November 2026 adalah pengganti sidang Rabu yang lalu 04 November yang saat itu JPU tidak dapat hadir karena berhalangan sakiit. Rabu, 18/11/2026.

Namun JPU telah memiliki dokumen  hukum berupa salinan yang telah di persiapkan dengan JPU pengganti yang telah disampaikan pada persidangan. Dari hasil Analisis hukum JPU tetap ngotot dengan tuntutannya, bahwa Pertama terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 486 Undang Undang RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang penggelapan.

keluarga terdakwa NMJ

Yaitu bahwa menyatakan terdakwa NMJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakan pidana secara melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebahagian dan seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya. Dan dakwaan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 Undang Undang RI No. 1 tahun 2023 yang mengatur tentang tindakan pidana Penipuan. JPU menuntut terdakwa dengan pidana 6 bulan penjara dipotong masa tahanan selama proses persdangan 1, 5 bulan. Hal tuntutan tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua dan dampingi 2 hakim Anggota.

Selanjutnya Ilham Pratama, SH salah seorang advokat dari Firma Hukum Fortune dengan secara serius menjelas pada reporter skalainfo.net bahwa apa yang dismpaikan JPU pada tuntutannya di Persidangan sangat TIDAK SEPENDAPAT.

Setelah membaca salinan, bahwa berdasarkan adagium dalam hukum pidana LEBIH BAIK MELEPASKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM SATU ORANG-ORANG TIDAK BERSALAH.

Lanjut Ilham pasehat Hukum terdakwa NMJ, bahwa kalau kita merujuk kepada ketentuan pasal 92 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tengang HAM, bahwa TIDAK SEORANG PUN ATAS PUTUSAN PENGADILAN BOLEH DIPIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN ATAS ALASAN KETIDAKMAMPUAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG.

Maka dari itu dengan merujuk Pasal 92 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ini, seorang Advokat sekaligus Direktur Legesi Fortune Low Firm Daerah Bengkulu ILHAM PRATAMA, SH walau ada laporan yang masuk kepihak kepolisian terkait sengketa hutang piutang, Pengadilan tidak boleh mempidanakan seseorang karena ketidak mampuannya membayar hutang.

Prinsipnya kata Pak Ilham, persoalan hutang piutang dan pinjam meminjam merupakan RANA HUKUM PERDATA (wanprestasi), pungkasnya. (Red/Mukhlis).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

-+=