Tangsel, Skalainfo.net| Pekerjaan proyek penataan kawasan Serpong Green Park, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan menjadi sorotan setelah muncul temuan sejumlah pekerja dilapangan tidak menerapkan safety first (K3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi setiap kontraktor atau pelaksana proyek pemerintah agar tidak menganggap remeh kewajiban transparansi proyek maupun perlindungan terhadap para pekerja. Senin, 16/11/2026.

Keterbukaan informasi publik

Minggu, 15 November 2026. Proyek yang berada di bawah pengawasan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 3.903.679.228, bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Putra Cemerlang Utama berdasarkan Nomor Kontrak 600.2.10.2/SPK.PKP.-01/PSU/IX/2026 dengan masa pelaksanaan 14 September hingga 30 Desember 2026 atau selama 113 hari kalender.

Berdasarkan hasil pemantauan tim media, papan informasi kegiatan disebut belum terlihat terpasang pada awal pelaksanaan pekerjaan. Papan tersebut baru dipasang setelah adanya teguran dari tim media. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pelaksana dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salahsatu landasan penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan anggaran publik tersebut.

foto exclusive skalainfo tangsel

Selain persoalan keterbukaan informasi, penerapan K3 dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) juga menjadi perhatian serius. Dalam pemantauan tersebut, sejumlah pekerja terlihat diduga belum menggunakan APD secara lengkap, seperti helm keselamatan berstandar SNI, rompi keselamatan, dan sepatu pelindung. Padahal, keselamatan pekerja bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang harus diterapkan selama pekerjaan berlangsung. Ketentuan mengenai APD juga telah diatur dalam Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Pada pantauan itu tim media juga melihat kepala pelaksana proyek bernama Subhan berada dilokasi proyek tersebut. Kehadiran pelaksana itu tentunya dapat menjadi bagian dari pengawasan langsung, termasuk memastikan kepada seluruh pekerja memahami prosedur (K3) dan menggunakan (APD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pengawasan tidak cukup hanya dengan memastikan pekerjaan selesai, tetapi juga harus menjamin keselamatan setiap orang yang terlibat”.

Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Firdaus, diharapkan dapat memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keterbukaan informasi, kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak, hingga penerapan standar (K3) di lapangan.

Apabila ditemukan pelanggaran, pihak terkait diharapkan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pemberitaan ini, CV Putra Cemerlang Utama di bekingi oleh oknum berinisial M dan J serta mencoba mengintimidasi team media melalui pesan singkat atau WhatsApp. Dan kami konfirmasi kepada pihak Dinas Perkimta Kota Tangsel terkait nama-nama tersebut, pihak Dinas Perkimta menyatakan tidak ada staf atau pegawai kami atas nama itu, jelasnya.

Sesuai tupoksi kami sebagai kontrol sosial berharap agar tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang merusak citra pemerintah Tangsel. Kami hanya mengingatkan seluruh kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah, agar tidak mengabaikan tanggungjawabnya. Jangan sampai untuk mengejar target penyelesaian pekerjaan, justru mengorbankan keselamatan para pekerja dan mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Proyek yang berkualitas bukan hanya dinilai dari hasil pembangunannya, tetapi juga dari transparansi, kepatuhan terhadap aturan dan keselamatan tenaga kerja. Media skalainfo.net membuka ruang klarifikasi bagi pihak pelaksana maupun dinas terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan. (Red/SF’98).

BERSAMBUNG**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

-+=