Tangsel, Skalainfo.net| Pelaksanaan proyek penanganan banjir di Perumahan Pondok Pucung Indah 2, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan menjadi perhatian masyarakat. Proyek yang menelan anggaran APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 6.815.164.000 tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga. Namun, sejumlah kondisi pekerjaan di lapangan memunculkan perhatian serius terhadap kualitas pekerjaan, keselamatan pekerja, serta dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat sekitar. Rabu, 18/11/2026.
Pengerjaan proyek dilaksanakan oleh CV Athariz Cipta Sejahtera dengan masa pelaksanaan 190 hari kalender itu berada di bawah tanggungjawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil pemantauan tim media di sejumlah titik pada Senin (17/11/2026), ditemukan beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian, mulai dari material konstruksi yang belum tertata, galian drainase yang terbuka, hingga tumpukan tanah hasil galian yang berada di sekitar permukiman warga.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan proyek pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Kontraktor juga memiliki tanggungjawab untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan memperhatikan keselamatan masyarakat, kebersihan lingkungan serta kelancaran aktivitas warga.
“Galian yang dibiarkan terbuka tanpa pengamanan memadai berpotensi menimbulkan kecelakaan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi pekerjaan”.
Perhatian khusus juga perlu diberikan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam pemantauan di salahsatu titik pekerjaan, terlihat pekerja berada di area bekisting tandon tanpa menggunakan helm keselamatan dan rompi pelindung. Sementara itu, alat berat excavator beroperasi berdekatan dengan pekerja yang berada di dalam galian. Kondisi tersebut perlu segera dievaluasi oleh pihak pelaksana dan pengawas proyek, mengingat keselamatan jiwa pekerja tidak boleh dikorbankan demi mengejar target penyelesaian pekerjaan. Penggunaan APD, pengaturan jarak aman alat berat, serta pengawasan langsung harus menjadi standar yang diterapkan setiap hari.
Selain keselamatan kerja, kontraktor juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Penempatan tanah galian, material bangunan dan puing pembongkaran harus diatur dengan baik agar tidak mengganggu akses rumah warga, merusak fasilitas umum, maupun menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.
Papan informasi proyek juga perlu dipastikan terpasang dengan layak agar masyarakat dapat mengetahui informasi kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran publik. Pembangunan infrastruktur seharusnya membawa manfaat, bukan justru menambah persoalan baru bagi masyarakat.
Masyarakat berharap DSDABMBK Kota Tangerang Selatan meningkatkan pengawasan secara berkala dan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, volume, elevasi saluran, serta kesesuaian pelaksanaan dengan RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu melakukan evaluasi dan meminta kontraktor segera melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Inspektorat dan instansi ketenagakerjaan juga diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap aspek pengawasan anggaran dan penerapan K3. Langkah tersebut penting agar penggunaan anggaran Rp. 6,8 miliar benar-benar menghasilkan infrastruktur pengendali banjir yang berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, proyek pembangunan bukan sekadar tanggungjawab menyelesaikan pekerjaan, melainkan juga bentuk tanggungjawab moral dan profesional terhadap masyarakat. Para kontraktor diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan target waktu, tetapi juga mengedepankan mutu, keselamatan pekerja, serta kepedulian terhadap lingkungan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak DSDABMBK Kota Tangerang Selatan maupun CV Athariz Cipta Sejahtera belum memberikan keterangan resmi. (Red/SF’98).
Bersambung***
Redaksi skalainfo.net membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Catatan redaksi: Sudut pemberitaan ini menekankan edukasi dan tanggungjawab kontraktor. Temuan lapangan disampaikan sebagai hasil pemantauan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan anggaran. Klarifikasi pihak terkait tetap penting untuk menjaga keberimbangan berita.
