• October 23, 2020

Kembali Aksi Massa Desak DPRD Kota Bau-bau Menolak Tegas RUU Cipta Kerja Omnibus Law

 Kembali Aksi Massa Desak DPRD Kota Bau-bau Menolak Tegas RUU Cipta Kerja Omnibus Law

Bau-bau, Skalainfo.net| Ratusan mahasiswa yang merupakan Front Perjuangan Rakyat yang teridiri dari beberapa lembaga yaitu SRMI, LMND, IMM, KAMMI dan gabungan berbagai kampus di Kota Baubau kembali menggelar aksi massa demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Baubau Senin 12/10.

“Aksi tersebut merupakan aksi susulan yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam tuntutannya para pendemo kembali mendesak DPRD Kota Baubau menolak dengan tegas draff OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA”.

Massa aksi menganggap draff OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA kepada DPR RI tanggal 12 Februari 2020 akan semakin memiskinkan kaum buruh secara sistematis dengan mendegradasi hak-hak buruh untuk kepentingan para kapitalis. Menyerahkan persoalan hubungan industrial hak dan kewajiban buruh dan pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal), menghilangkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam memberikan perlindungan, penghidupan yang layak, penghasilan yang layak. UU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) ini juga memberikan sentralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Pusat yang pada akhirnya menghapus kewenangan Otonomi Daerah yang merupakan salah satu tujuan reformasi.

Para demonstran juga menganggap proses pembuatan draff  OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA tidak pernah melibatkan unsur Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, hal ini dapat dilihat dari SATGAS OMNIBUS LAW yang dibentuk oleh Pemerintah yang di Ketuai oleh Ketua Umum KADIN yang anggota Satgas tersebut didominasi oleh Organisasi Pengusaha dan tidak ada dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Pembahasan draff RUU Cipta Kerja ini juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup sehingga tidak dapat diakses public dengan dalih investasi.

     

Sikap pemerintah dan DPR ini menimbulkan pertanyaan soal apa motif sebenarnya dari pembuatan Undang-undang ini. Kami menilai bahwa pembahasan yang cenderung tidak transparan dan mengabaikan aspirasi kepentingan publik ini karena pemerintah ingin memberikan insenstif yang besar kepada pengusaha agar investasi makin besar meski mengorbankan kepentingan buruh dan membahayakan lingkungan hidup.

“Pemerintah Joko Widodo sendiri sejak awal memang menggadang-gadangkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk menggenjot investasi”.

Setelah berorasi panjang pihak DPRD membuka ruang kepada para demonstran untuk berdialog, dialog yang berlansung alot dan menegangkan itu akhirnya pihak DPRD Bau-bau menyatakan sikap dan menandatangani persetujuan penolakan RUU omnibuslaw. (Red/Husna).