Tangsel, Skalainfo.net| Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri sehingga menjadi magnet bagi siapapun untuk mengadu nasib dikota ini. Tidak peduli akan tinggal di bantaran sungai, bahkan terjepit diantara gedung-gedung yang menjulang tinggi, tidak akan pernah menyurutkan niat orang untuk merantau ke Jakarta. Pokoknya kalau sudah menginjakkan kaki di Jakarta berarti keinginan untuk merubah nasib akan segera terwujud. Senin, 07/04/2025.
Efek dari urbanisasi besar-besaran setiap arus balik lebaran, mengakibatkan sesaknya Kota Jakarta yang diprediksi sudah tidak muat lagi untuk menampung seluruh warganya. Kalau naik pesawat udara dari ketinggian tertentu, tampak berhimpitan hunian tidak tertata yang hampir menutupi lahan Jakarta, yang menandakan begitu padatnya populasi penduduknya, sampai air hujanpun sudah tidak punya tempat lagi di atas bumi Jakarta sehingga menimbulkan banjir.
Mayoritas yang bekerja di kota Jakarta memilih bertempat tinggal di luar Jakarta, seperti Tangerang dan Tangerang Selatan, yang ‘dibaca’ oleh para kampium pengembang untuk membangun hunian di pinggiran Jakarta ini. Daerah-daerah pinggiran yang dulunya dijuluki ‘tempat jin buang anak,’ saat ini sudah berdiri hunian cluster dengan sarana dan prasarana yang sangat lengkap, mulai dari pusat perbelanjaan, sekolah sampai pusat kebugaran.
‘Mudik’ atau pulang ke kampung halaman menjadi momen luar biasa saat jelang hari raya lebaran dimana mayoritas warga Jakarta mudik untuk bersilaturahim dengan orang tua dan keluarga di kampung halaman. Persiapan mulai dilakukan jauh hari oleh Pemerintah Pusat untuk mengkoordinasi stake holder dalam membantu kelancaran arus mudik ini. Beberapa media baik radio maupun stasiun televisi dengan dukungan sponsor, melakukan liputan sejak H-7 sampai H+7 Idul Fitri yang akan menginformasikan kondisi terkini situasi arus lalu lintas sepanjang jalur mudik.
Pemudik ingin dimudahkan dalam perjalanan ke kampung halaman sampai kembali lagi ke Jakarta. Unsur keselamatan menjadi hal utama, harga tiket moda transportasi yang terjangkau serta keamanan yang terjaga baik agar memberikan kenyamanan para pemudik selama perjalanan.
Ironisnya harga tiket semua moda transportasi darat, laut dan udara malah naik yang membebani masyarakat yang notabene telah menjadi pembayar pajak bagi negara, yang seharusnya diberikan subsidi.
Tahun 2025 ini Kementerian Keuangan RI mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 286 milyar untuk mensubsidi biaya tiket moda transportasi agar tidak membebani rakyat, namun pada kenyataannya tetap saja kenaikan tarif diberlakukan dan mau tidak mau rakyat membayar harga tiket mahal yang ‘aji mumpung’ itu, karena momen silaturahim mudik lebaran menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para perantau untuk bertemu keluarga di kampung halaman.
“Lalu anggaran subsidi itu ‘dinikmati’ oleh pengusaha moda transportasi atau oleh rakyat sebagai pengguna moda transportasi”..?
Belum lagi BUMN pengelola jalan tol yang tidak memberikan satu harga dengan hanya membayar saat (tap in di gerbang tol masuk tanpa melakukan tap out di gerbang tujuan). Padahal sebagai BUMN, Jasamarga pasti sudah mendapatkan benefit dari tarif tol yang selalu naik setiap tahun, lalu kenapa masih mencari untung saat momen lebaran dimana rakyat ingin merasakan kemudahan dan murahnya tarif tol. “Imbas dari pemberlakuan tap out yang dilakukan di Gerbang Tol Cikampek Utama-Cikatama (KM.70) malah menambah kemacetan kendaraan yang sudah dilepas oleh Kapolri dan Menteri Perhubungan di Gerbang Tol Kalkangkung (KM.414) dalam format one way nasional kemarin”.
Seharusnya Jasamarga tidak memberlakukan lagi tap out di GT Cikatama, karena BUMN ini sudah meraup untung setiap detik pembayaran tarif tol dari seluruh penggunanya selama ini. Acuannya keuntungan yang diperoleh jalan tol itu, seperti yang diungkapkan Bapak Jusuf Hamka (owner Cipta Marga Nusaphala Persada) yang memiliki beberapa jalur tol di pulau Jawa ini sebesar Rp. 6 milyar per hari atau Rp. 180 milyar per bulan, dalam sebuah rekaman video wawancara dengan salah seorang konten kreator beberapa waktu lalu. Dapat diprediksi berapa perolehan keuntungan Jasamarga, sebagai operator perusahaan negara yang mengelola ribuan kilometer jalan tol di Indonesia.
Terakhir, saran Presiden RI H. Prabowo Subiato untuk mengurangi seremonial, tidak diindahkan oleh para stake holder dalam mengurusi arus mudik dan balik saat momen lebaran, dengan menghadirkan pejabat utama setingkat menteri sampai kapolri untuk melihat langsung kondisi di lapangan, sedangkan di Pusat Kendali Kementerian Perhubungan, Jasamarga, Korlantas dan NTMC Mabes Polri sudah memiliki jaringan ribuan cctv yang akan dapat memantau langsung secara real time seluruh jalur lalu lintas baik di jalan provinsi, jalan negara maupun jalur tol.
Logikanya dengan menghadirkan pejabat utama tersebut, berapa jumlah personel yang akan ikut mendampingi mulai dari tingkat Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikunjungi, yang akan berimbas dengan anggaran biaya negara maupun anggaran daerah yang akan terbebani.
Seharusnya, cukup setingkat pejabat polda setempat, pejabat gubernur setempat dan pejabat jasamarga yang berkompeten langsung dalam kegiatan arus mudik dan balik tersebut, tanpa melibatkan pejabat pusat. Hindari bahwa mudik bukanlah ‘panggung’ bagi pejabat untuk tampil, intinya masyarakat diberi kemudahan dan pelayanan terbaik. (Red/Billy).