DPC GMNI Labuhanbatu Tuntut 100 Hari Kerja Bupati Dan Wakil Bupati Mau Diarahkan Kemana Labuhanbatu

DPC GMNI Labuhanbatu Tuntut 100 Hari Kerja Bupati Dan Wakil Bupati Mau Diarahkan Kemana Labuhanbatu


Rantauprapat, Skalainfo.net| Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Labuhanbatu menggelar aksi damai menuntut janji-janji dari Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada dan Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa saat berkempanye.

Aksi damai tersebut mengundang perhatian masyarakat Labuhanbatu dengan berkumpul nya puluhan massa dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang di gelar di depan Kantor Bupati Jalan SM. Raja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, Selasa,  (21/12/2021).

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis ini sebagai bentuk “Refleksi akhir tahun kemana Arah Bolo Labuhanbatu 100 hari kerja kepala daerah”. Massa menilai roda pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu di bawah kepemimpinan Bupati Erik Atrada Ritonga dan Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar, kini sudah menginjak 100 hari kerja, sejak keduanya dilantik 13 September 2021.

Hamdan Hasibuan selaku Ketua DPC GMNI Labuhanbatu memberikan tanggapan Bupati Erik Atrada tidak berkomitmen dimana slogan Bolo Labuhanbatu hanya tahayul serta program kerja yang sudah dijanjikan sesuai dengan visi misi dan 10 prioritas kerja mereka dapat dilihat tidak berimplikasi secara langsung.

“Seperti mana harapan kami dari DPC GMNI Labuhanbatu, yaitu: 1. Mendesak Bupati membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sesuai Pasal. 22 Peraturan Presiden Nomor : 86 Tahun 2018, Tentang Reforma Agraria mengingat banyak perusahaan dan dapat kita pastikan ada lahan eks HGU yang hal secera relevansinya harus menyelesaikan konflik yang terjadi di PT SAB/PT KSU Amelia yang sudah memakan korban,” tegas Hamdani.

Kemudian, mereka juga mendesak Bupati menyelesaikan permasalahan Tani  di Labuhanbatu, khusunya daerah Panai Hilir yang memiliki Padi tetapi disayangkan tidak dikelola di daerah sehingga hasil padi petani terpaksa dijual ke luar daerah disebabkan Labuhanbatu tidak memiliki BUMD khusus untuk mengelola hasil panen.

“Kita memiliki padi tetapi Kabupaten lain punya nama sebab itu mendesak Pemkab Labuhanbatu segera mendirikan BUMD bagi pertanian hulu dan hilir juga harus membentuk tim khusus pengawasan pupuk subsidi kepada masyarakat,” sambung Hamdani.

Ketiga, urai Hamdani, pihaknya  mendesak Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan kroscek atau sweeping terhadap tenaga kerja PHL/BHL yang tidak ditetap sebagai Pegawai Tetap. “Kami juga mendesak Bupati melakukan keterbukaan informasi melalui teknologi dan informasi, serta membetuk web informasi terhadap segala bentuk Peraturan Daerah Labuhanbatu,” tekan Ketua DPC GMNI Labuhanbatu ini.

Selain itu, Bupati harus memperhatikan daerah pesisir Labuhanbatu sebagai perhatian prioritas. “Berikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu dan prestasi secara terstruktur sistematis dan satu pintu terpadu secara peraturan mengikat dan berbadan hukum.

Lakukan penghijauan di Bukit Barisan dan penanam atau pelestarian hutan dan mangrove daerah pesisir Labuhanbatu. Berikan bantuan kepada nelayan, serta jaminan hidup yang efektif dan efesien. Perhatikan infrastruktur daerah pesisir demi mendongkrak perekonomian yang baik,” tegas Hamdani kembali. (Red/B.Munthe).


Daerah Fokus Peristiwa Terkini