• October 27, 2020

“Pemerintah STOP Bohongi Warga” Terkait Pembangunan Jalan Di Waktobi Tidak Ada Ganti Kerugian Tanah Kepada Masyarakat

 “Pemerintah STOP Bohongi Warga” Terkait Pembangunan Jalan Di Waktobi Tidak Ada Ganti Kerugian Tanah Kepada Masyarakat

Wakatobi, Skalainfo.net| Tidak ada Ganti Kerugian tanah dalam pembangunan jalan di Wakatobi, itu pembohongan kelas kakap pemerintah’ ungkap Roziq Arifin salah satu putra daerah Wakatobi menyuarakan orasinya didepan kantor Bupati Wakatobi, beberapa minggu lalu hingga saat ini belum ada tindakan jelas, (11/10/2020).

“Para pemuda Wakatobi itu meminta kepada Pemerintah Wakatobi STOP Bohongi masyarakatnya dalam pembangunan jalan di Kabupaten Wakatobi”.

Masih dikatakannya, menyebut dalam pembangunan jalan di Kabupaten Wakatobi dengan cara begitu pemerintah tidak berikan ganti kerugian tanah kepada masyarakat pemilik lahan, itu merupakan kejahatan luar biasa, karna pemerintah melanggar sumpah jabatan yang konon katanya akan patuh terhadap UUD 1945 dan Undang-undang serta peraturan lainnya, ungkap Roziq Arifin.

Dalam pembangunan jalan di Wakatobi sangat kejam dan miris, masyarakat pemilik lahan mau menangis dan menjerit pemerintah tidak peduli kepada masyarakatnya. Perlu di ketahui SK Bupati Wakatobi Nomor : 401 yang di tanda tangani sebelumnya oleh Bupati Wakatobi pada tahun 2017 sangat jelas dalam lampirannya ada besaran harga ganti kerugian tanah kepada masyarakat yang di ambil tanahnya oleh pemerintah untuk pembangunan jalan, jika pemerintah tidak memberikan ganti kerugian tanah kepada masyarakat, berarti pemerintah melanggar aturan yang sudah di buat sendiri alias pemerintah itu parlente-parlente saja. Ungkap Roziq Arifin.

Rujukan dalam SK Bupati Wakatobi tersebut berdasarkan acuan dari Undang-undang No. 2 tahun 2012, pada Pasal. 2, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas : a. kemanusiaan, b. keadilan, c. kemanfaatan, d. kepastian, e. keterbukaan, f. kesepakatan, g. keikutsertaan, h. kesejahteraan, i.keberlanjutan, dan j. keselarasan.

Pasal : 8 menjelaskan Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal : 33 menjelaskan Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai meliputi : a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai. Tutup Roziq Arifin.

Harapan kami pemuda wakatobi kepada Pemerintah Wakatobi tolong berikan ganti kerugian tanah seluruh masyarakat petani dari tahun 2017, 2018 dan 2019 di Wakatobi yang merupakan HAK masyarakat petani yang di lindungin oleh Undang-undang jadi tolong jangan bodoh-bodohi terus masyarakat, pungkas Roziq Arifin. (Red/Husna).