• April 19, 2021

Dilaporkan Ke KASN,Camat Watopute Diduga Terlibat Politik Praktis

 Dilaporkan Ke KASN,Camat Watopute Diduga Terlibat Politik Praktis

Muna. skalainfo.net | Camat Watopute, AFH dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Watopute, Kabupaten Muna, Sultra, Jumad,11 September 2020.

Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Panwaslucam Watopute, La Ode Andi Kati,SH Dikonfirmasi Membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan AFH sudah  direkomendasikan ke KASN karena yang bersangkutan diduga melanggar asas netralitas sebagai ASN saat menghadiri orasi politik salah satu Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Muna, di SOR La Ode Pandu Raha, pada 04 September 2020 lalu.

“Di lokasi orasi, tepat di depan panggung, AFH sangat aktif menunjukan keberpihakannya dengan meneriakan kata “lanjutkan” sembari mengacungkan tangan dengan mengangkat dua jari sebagai simbol mendukung balon kepala Daerah, yang juga petahana.

“Sebagai alat bukti Aktifitas AFH terekam dalam bentuk video”. Ungkapnya.

Pasalnya, kata dia, ASN dilarang berpolitik praktis ataupun menunjukan keberpihakan dalam mendukung salah satu paslon dalam kontestasi pemilihan, baik kepala Daerah, calon legislatif maupun Pilpres.

Pedoman ASN dilarang untuk berpolitik praktis, telah dijabarkan pada UU ASN nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas ASN, PP 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Kemudian, Lanjut kata dia, dipertegas juga dalam Surat Edaran (SE) Kemenpan dan KASN Tahun 2017 yang mewajibkan ASN menjaga netralitasnya. Lalu, di UU 10 Tahun 2016 pada pasal 70 dan 71 mengatur terkait netralitas ASN serta pihak-pihak terkait, jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslucam Watopute, Arvito, S.Pd, menjelaskan, dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan inisial AFH telah ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pelanggaran yang diatur didalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 14 Tahun 2017.

“Semua tahapan dan proses temuan dugaan pelanggaran asas netralitas ASN telah kami laksanakan sesuai SOP. Penemu/pelapor dan saksi-saksi telah kami mintai keterangannya, termasuk terlapor”.

Hanya saja, AFH tidak hadir setelah dua kali dilayangkan undangan klarifikasi. Meskipun AFH absen, kata dia, proses penanganan tetap berjalan guna melakukan kajian, dengan memperhatikan dasar Hukum, dugaan pasal yang dilanggar, fakta, keterangan penemu/pelapor, serta saksi-saksi.

Setelah mempelajari fakta-fakta, keterangan serta bukti yang kita peroleh serta ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal-pasal yang dilanggar, maka kami menyimpulkan AFH melanggar asas netralitas ASN.

“Kami sudah kirim rekomendasinya ke KASN dan Kemenpan. Terkait sanksi apa yang dijatuhkan, Hal tersebut bukan lagi menjadi kewenangan kami, melainkan sudah menjadi ranah KASN”,Imbuhnya.

Ia menambahkan, AFH merupakan ASN ketiga yang direkomendasikan ke KASN, setelah pada bulan Februari 2020 lalu, dua oknum pejabat ASN masing-masing LM dan LB, yang bertugas di Muna Barat. Dan mereka “LM dan LB telah dijatuhi sanksi oleh KASN”. tutupnya.(H86/red)