• March 2, 2021

Presedium Penyelamat Partai Berkarya Dan Panitia Persiapan Munaslub

 Presedium Penyelamat Partai Berkarya Dan Panitia Persiapan Munaslub

Jakarta, skalainfo.net | Ptesedium penyelamat Partai Berkarya dan Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Mengadakan persiapan Munaslub ,pada tanggal (02/07/2020) Kamis pukul 16:30

Panitia Munaslub di bentuk berdasarkan surat keputusan Ptesedium Penyelamat Partai Berkarya ( selanjutnya di sebut P3B )nomor A-001/P3B /SK / 111/2020 tanggal 11 – Maret 2020 tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya Presidium Penyelamat Partai Berkarya dan Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (selanjutnya disebut Panitia Munaslub) terlebih dahulu

Menerangkan sebagai berikut :
1. Panitia Munaslub dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presidium Penyelamat
Partai Berkarya (selanjutnya disebut P3B) Nomor : A-001/P3B/SK/III/2020 tangal 11
Maret 2020 tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai
Berkarya.

2. P3B adalah Badan Ad Hoc Partai Berkarya yang sah secara hukum,
pembentukannya oleh Majelis Tinggi Partai (selanjutnya disebut MTP) berdasarkan
ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU
Parpol) jo. Surat Majelis Tinggi Partai Nomor : 07/B/DPP/MT-BERKARYA/II/2020
tanggal 26 Februari 2020 tentang Penyampaian Kondisi Partai Berkarya fis. Surat
Keputusan Majelis Tinggi Partai Nomor : A-001/MTP-PB/SK/III/2020 tanggal 7 Maret
2020 tentang Revitalisasi Partai Berkarya.

3. Kewenangan MTP membentuk P3B adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenanganya untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai beserta Anggota
serta mengevaluasi dan memperbaiki kinerja Partai melalui sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 UU Parpol jo. Pasal 66 Anggaran Dasar Partai Berkarya dan Pasal 23 UU Parpol jo. Pasal 54 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai dengan mekanisme konstitusional yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Parpol jo. Pasal 52 ayat (3) Anggaran Dasar Partai.

4. Hasil evaluasi kinerja Partai Berkarya adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari siara pers ini.
Dengan ini P3B/Panitia Munaslub, menyatakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/20191 tanggal 21
Mei 2019 dan pasca penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi,  Partai gagal mencapai target perolehan 14,3% atau 80 kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

2 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3 Putusan Ketetapan MK Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, gugatan PHPU
[2/7 18.17] Novie Achmad: sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III tanggal
11 Maret 2018 di Surakarta dan Partai juga gagal memenuhi persyaratan minimal 4% ambang batas perolehan suara atau parliamentary treshold (PT) yang ditetapkan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu3
,sehingga Partai tidak
diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR RI, perolehan suara sah secara nasional Partai Berkarya sebesar 2929495 suara atau 2,09% PT.

4. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai badan struktural pelaksana (eksekutif)
Partai di tingkat Nasional pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun
2019 sampai dengan siaran pers ini dilaksanakan :

a. tidak pernah melakukan evaluasi terhadap capaian hasil Partai Berkarya pada
Pemilu Tahun 2019;

b. tidak pernah melakukan evaluasi atas kinerja Kepengurusan Partai Berkarya di semua tingkatan;

c. tidak pernah melakukan konsolidasi menyeluruh dalam rangka percepatan
menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dan Pemilu 2024;

d. tidak pernah membangun komunikasi hirarki organisatoris antar Pengurus
Partai dan/atau dengan Anggota melalui Musyawarah atau Rapat-rapat Partai
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); dan

e. dalam beberapa kebijakannya cenderung melanggar konstitusi Partai.

3. Bahwa potensi yang dimiliki Partai Berkarya yang terdiri dari :
a. Anggota yang tersebar di seluruh Indonesia;
b. kepercayaan Masyarakat yang terealisir dalam perolehan suara sah secara
nasional Partai sebesar 2.929.495 suara;
c. adanya perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah;
d. struktur kepengurusan Partai di semua tingkatan di seluruh Indonesia;
e. simpatisan; dan
f. infrastruktur Partai
adalah modal dan peluang besar Partai Berkarya yang harus dikelola dan
ditumbuh kembangkan dengan baik dan terukur berdasarkan peraturan Perundang-
undangan, AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi Partai lainnya sehingga tujuan,
fungsi dan target Partai Berkarya dapat dicapai dan diwujudkan.(nov/red)