Tangsel, Skalainfo.net| Ramai warga mendatangi Situ Rompong, Ciputat Timur Kota Tangsel ingin jelas mengetahui duduk perkara antara warga yang menempati lahan bantaran Situ Rompong dan pihak pengembang yang menyatakan telah memiliki surat-surat terkait lahan dibantaran Situ Rompong. Jum’at, 28/11/2025.
“Terlihat Situ Rompong pada pagi itu sangat berbeda dari hari biasanya, puluhan warga berada di pinggiran Danau atau Situ Rompong sambil menanti kedatangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang”.
Pagi itu akan digelar pemeriksaan lahan tempat kejadian perkara serta menelusuri sengketa lahan SHGB Nomor: 00787 Kelurahan Rempoa dan SHGB Nomor: 01708 Kelurahan Cempaka Putih, berdasarkan Nomor Perkara: 71/G/2025/PTUN.SRG.
Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti, pengacara hukum yang mendampingi perjuangan warga menegaskan, bahwa perkara ini bukan sekadar perselisihan tanah, “ini soal keadilan dan hak hidup warga,” terangnya.
Perkara 71/G/2025/PTUN.SRG bermula dari munculnya klaim kepemilikan atas sebagian lahan di sekitar Situ Rompong. Bambang menjelaskan bahwa ada 4 warga yang dilaporkan pihak pengembang kepada APH, seperti Luh Oka Kartini, Toto Suharto, Lukman Damanik, dan David Sagian.
Bambang juga mengatakan bahwa, dasar apa, mereka dilaporkan? ke-empat warga yang dilaporkan sudah lama tinggal di bantaran Setu Rompong ini, jelasnya.
Mereka juga memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa lahan yang mereka tempati itu adalah milik Negara yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dibawah Kementerian PUPR.
Karena itu, mereka mengaku terkejut ketika mengetahui ada pihak lain atau pengembang yang mengklaim memiliki sertifikat resmi atas lahan tersebut yang saat ini terjadi sengketa, ucapnya.
Dugaan terjadi pelelangan lahan;
Yang kami pertanyakan, lelang apa? Tidak ada pengumuman, tidak ada pemberitahuan resmi, tetapi tiba-tiba muncul SHGB, kata Bambang.
Sertifikat dimaksud adalah SHGB Nomor: 00787 Kelurahan Rempoa dan SHGB Nomor: 01708 Kelurahan Cempaka Putih yang diduga terbit melalui proses non-prosedural. “Kami menduga lelang ini menyalahi aturan dan lelang bawah tangan,” ujarnya.
Pemeriksaan setempat oleh majelis hakim menjadi tahap penting untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi lapangan. Hakim Ketua Tiar Mahardi bersama dua hakim anggota, Ali Anwar Anwar dan Berdyan Shonata, menelusuri batas-batas lahan dan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak.
Turut hadir Panitera Pengganti Agus Susanto, dan kuasa hukum para tergugat, dan dua pihak intervensi, Dr. Rasyid Tarmizi dan TB. Ganda Atmaja.
Dari pihak warga, Tukimin selaku Satgas Penjaga Situ Rompong, Ciptim Kota Tangsel ikut mendampingi proses tersebut. Ia menegaskan bahwa kawasan Situ tidak bisa dianggap sebagai lahan kosong. Selain berfungsi sebagai daerah resapan air, kawasan itu menjadi ruang hidup sekaligus sumber penghidupan oleh warga sekitar.
Ia juga mengutip data resmi dari BBWS yang menetapkan luas kawasan Situ Rompong mencapai 12,15 hektare terdiri dari 6,01 hektare badan air dan 6,10 hektare sempadan setu, katanya.
Warga mulai curiga ketika muncul informasi bahwa lahan tersebut telah dilelang dan dimenangkan oleh pihak ketiga (pengemabng);
Kecurigaan warga makin kuat ketika beberapa penghuni bantaran Situ Rompong justru dipidanakan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik baru. Mereka menganggap langkah itu sebagai bentuk kriminalisasi. “Kami ini bukan pendatang gelap. Kami tinggal di tanah negara, bukan milik pribadi. Tapi kenapa warga yang disalahkan?” ujar Bapak Halimin Ketua RT. 05/05.
Upaya klarifikasi sebenarnya pernah dilakukan dalam pertemuan di kantor Kelurahan, namun pembahasan tidak menghasilkan kesepakatan. Warga menolak menandatangani dokumen apa pun yang mereka nilai tidak sesuai dengan fakta kepemilikan negara atas lahan tersebut.
“Dari awal kami tahu ini milik BBWS. Tapi kenapa bisa muncul SHGB atas nama pihak lain? Ada apa di balik semua ini?” ucap Tobing seorang tokoh masyarakat yang juga hadir dalam pemeriksaan lahan setempat.
Menurut Bambang, persoalan utama bukan soal klaim kepemilikan pribadi, melainkan dugaan cacat prosedur dalam penerbitan sertifikat SHGB. “Warga tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah dilibatkan. Prosedur seperti ini tidak sehat,” tegasnya.
Sidang akan berlanjut dengan agenda pembuktian lanjutan di PTUN Serang. Bagi warga Situ Rompong, proses hukum ini adalah satu-satunya ruang untuk mencari keadilan dan memastikan aset negara dikelola secara transparan. Kalau memang ini tanah negara ya, dan kenapa bukan negara yang hadir membela kami?, ujar Tobing lirih. (Red/Hasan).
Bersambung**