Oleh : Indra Jaya, ST, SH
Ketua Umum Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu (FKMB)
Tangerang, Skalainfo.net| Hari ini, bangsa kita sedang berada di persimpangan jalan. Suara teriakan rakyat menggema di jalan-jalan kota besar hingga pelosok daerah, menandakan bahwa kesabaran publik sudah berada di batasnya. Demonstrasi yang terus merebak bukan sekadar peristiwa politik, melainkan jeritan hati rakyat yang semakin sulit mencari keadilan dan kesejahteraan di negeri yang mereka cintai.
Rakyat kini hidup dalam ketidakpastian. Harga beras melonjak, biaya hidup kian menghimpit, dan lapangan kerja semakin sempit. Para pedagang kecil, buruh, petani, hingga nelayan merasakan beban berat yang tak tertanggungkan. Di saat yang sama, mereka melihat para elite politik masih sibuk berdebat soal kursi kekuasaan, seolah lupa bahwa ada jutaan perut rakyat yang menunggu kepastian hari esok.
Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi kini kian jauh dari rakyatnya. Banyak kebijakan lahir bukan dari kebutuhan rakyat, tetapi dari kepentingan segelintir kelompok. Rakyat merasa dikhianati oleh lembaga yang mestinya mereka percayai. Inilah titik balik krisis kepercayaan: ketika suara rakyat tidak lagi menemukan ruang di rumah yang seharusnya bernama DPR.
Sementara itu, aparat kepolisian yang semestinya menjadi pengayom dan pelindung seringkali tampil dengan wajah keras dan tangan besi saat rakyat ingin menyampaikan pendapat. Ketika gas air mata dan pentungan lebih mendahului dialog, maka yang runtuh bukan hanya rasa aman, melainkan juga kepercayaan rakyat kepada institusi penegak hukum.
Kita harus jujur: ini adalah kondisi darurat kepercayaan. Bila negara terus menutup mata, jurang antara rakyat dan penguasa akan semakin menganga, hingga akhirnya yang runtuh bukan hanya ekonomi, melainkan fondasi persatuan bangsa.
Sebagai Ketua Umum FKMB, saya memandang bahwa negara masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar retorika. DPR harus kembali ke khitahnya, mendengar suara rakyat, bukan suara penguasa. Kepolisian harus kembali mengedepankan pendekatan humanis, menghargai kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang dijamin UUD 1945.
Rakyat tidak menuntut kemewahan, mereka hanya ingin hidup layak, aman, dan dihormati. Rakyat tidak menuntut kekuasaan, mereka hanya ingin dipimpin dengan hati, bukan ditundukkan dengan kekerasan.
Krisis kepercayaan ini harus dijawab dengan keberanian moral dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa bangsa ini pernah kehilangan arah karena para pemimpinnya lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada menjaga rakyatnya.
Sudah saatnya kita kembali pada semangat kemerdekaan: bahwa kekuasaan sejati adalah pengabdian, dan pemimpin sejati adalah yang hadir di tengah rakyat, bukan yang bersembunyi di balik tembok kekuasaan.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir dengan hati, bukan sekadar berkuasa dengan kursi. (Red).
Penulis: Ketum FKMB Pusat.