Tangsel, Skalainfo.net| Pengerjaan saluran drainase dan bak control air di jalan Raya H. Taif Kota Tangsel tidak mengindahkan aturan secara procedural, sampai saat ini tidak terlihat adanya plang proyek atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas SDA/BMBK Tangsel. Diduga tanpa lelang proyek, dan hanya diberikan kepada salahsatu kontraktor pilihan (Dinas) untuk mengerjakannya proyek saluran drinase itu. Senin, 09/09/2024.
Kurangnya pengawasan dari Dinas SDA/BMBK Tangsel, tidak terlihatnya plang proyek tersebut, sehingga masyarakat dan LSM sulit mengetahui nilai dan volume yang akan dikerjakan oleh kontraktor, dalam pelaksanaan kerja saluran drinase tersebut. Pola seperti ini sudah biasa dilakukan untuk menghindari pertanyaan dari wartawan dan kemudian proyek sudah selesai dengan anggaran ter-mar-up walau hasil pekerjaannya jauh dari standar.
Maraknya proyek insfrastruktur yang sedang digalakkan oleh Dinas SDA/BMBK Tangsel, namun banyak pelaksana proyek juga tidak mengindahkan aturan mainnya. Semestinya plang proyek harus tetap stanby, masa pengerjaan serta jatuh tempo pelaksanaan proyek juga harus jelas.
Menyoroti pelaksanaan pembangunan saluran drainase dijalan H. Taif dan jalan Bambu Apus Kota Tangsel yang terkesan asal hantam kromo, sehingga membuat Ketua Harian LSM Perkota Nusantara bang Ridho angkat bicara. Bahwa setiap proyek pemerintah itu harus melaksanakan sesuai SOP nya. SOP itu yang menjadi tolak ukur oleh masyarakat maupun pihak LSM untuk memantau dan menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor itu, katanya.
Kontraktor yang mengerjakan juga harus sesuai SOP serta sesuai kretaria jenis kontruksi yang dimiliki oleh kontraktor tersebut. Tidak memilih kontraktor yang asal-asalan saja, hanya karena dekat dengan penguasa (Dinas) lalu proyek itu diberikan kepada kontraktor walau tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan kontruksi yang berpengalaman dibidangnya, terangnya.
Selicik apapun untuk menutupi siapa kontraktor pelaksana proyek itu, pasti akan terkuak oleh LSM dan masyarakat siapa pelaksana proyek tersebut. Dana pemerintah serta dana APBD itu uangnya dari rakyat, jadi rakyat perlu tahu sejauh mana keseriusan pemerintah memakai uang rakyat untuk pembangunan. Tidak hanya itu saja, mutu dari pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor itu harus sesuai standarisasi, tidak asal-asalan saja, ucap bang Ridho.
Kalau dilihat dari jenis pekerjaan saluran drainase yang sudah terpasang sekarang ini, sangat jauh dari nilai standar, jadi ini perlu dikaji ulang untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, kalau tidak pastinya ini lebih hancur lagi, mutu tidak terjamin untuk apa diteruskan pekerjaannya. Itu sama saja membuang-buang anggaran yang berasalnya dari uang rakyat, bebernya.
LSM Perkota Nusantara akan mencoba menyikapi permasalahan ini dan akan dilakukan melalui proses hukum, dan bukan hanya proyek ini saja termasuk proyek lainnya tetap akan kami proses, jelas bang Ridho.
Contoh proyek Puspem – Parakan itu dengan nilai yang sangat fantastis coba lihat, belum sampai satu tahun proyek pendistrian itu sudah hancur macam kerupuk. Kalau sudah seperti itu siapa yang akan bertanggung jawab. Apakah Dinas SDA/BMBK Tangsel akan terus melakukan kerja seperti itu?
Adi Surya Contractor memakai uang anggaran APBD Tahun 2024 Kota Tangsel, dengan nilai kontrak Rp. 3.921.845.800,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu, Delapan Ratus Rupiah), dan masa tenggang lama kontrak kerja yaitu 180 hari kalender. Namun, dimulainya sejak kapan dan plang proyek tidak terpasang sehingga sulit untuk dipantau, bisa disebut proyek siluman se-mau-maunya saja, terangnya.
Sekarang ini sudah dilaksanakan jenis pekerjaan pembuatan bak control air dengan diameter PxLxT pada beberapa titik, setelah digali lobang dibiarkan saja menganga tanpa alat pengaman yang memadai. Sebuah lobang dalam dan cerucuk besi pula dalam lobang itu, ini sangat riskan dan sangat berbahaya bagi penggunan jalanan, terutama trotoar untuk pejalan kaki pada malam hari.
Pembangunan terus berlanjut untuk Tangsel maju, tetapi keselamatan bagi warga masyarakat juga harus dipikirkan. Jangan melaksanakan pekerjaan atas nama pemerintah se-enak perutnya sendiri, untuk lingkungan dan warga masyarakat juga semestinya menjadi bagian yang utama diselamatkan dalam pembangunan itu, pungkasnya. (Red/Alfi).
Bersambung**