Serang, Skalainfo.net| Puluhan Ormas dan LSM turun ke jalan dalam menyuarakan aspirasinya untuk perubahan, serta merubah kebijakan birokrasi Gubernur Banten yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat Banten (11/9/2023) kemarin, sekaligus untuk meminta Pj Gubernur Banten segera diganti dengan orang yang berkompetensi, peduli kepada masyarakat Banten.
“Awak media mencoba menghubungi salahsatu Ormas JBB bidang informasi dan media (DPP-JBB) Jaka mengatakan, aksi demontrasi koalisi Abal-abal ini akan terus berlanjut sebelum aksi tersebut mendapat jawaban, katanya. Selasa, 19/9/2023.
Disampaikan pada hari ini audensi kami dengan ketua DPRD Prov. Banten yang diwakilkan oleh anggota fraksi dari partai Gerinda akan ditindaklanjuti, mengingat agenda ketidakpercayaan dari aliansi koalisi Abal-abal terhadap Pj Gubernur Al Muktabar langsung disikapi dan ranah tersebut adanya pada tingkat pusat pemerintahan, ucapnya.
Sebagai warga masyarakat Banten dari DPP-JBB memiliki beberapa poin yang belum dilaksanakan oleh Pj Al Muktabar untuk pembangunan, dan juga anggaran-anggaran yang belum terserap dalam pembangunan semenjak keberadaan Pj Gubernur Al Muktabar, tutupnya.
Dalam orasi koalisi Abal-abal menyampaikan pesan-pesan diantaranya; 15 bulan sudah Provinsi Banten dipimpin oleh Al Muktabar kepala daerah yang tidak dipilih rakyat, selama 15 bulan pula penuh dengan kegaduhan, keluhan dari pembangunan yang tidak dirasakan oleh masyarakat.
15 bulan penuh dengan diskresi-diskresi padahal Al Muktabar itu adalah Pj bukan pejabat, sesuai UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan tidak mempunyai wewenang melakukan diskresi.
Diskresi menggunakan ekatalog untuk kontruksi diduga menyebabkan pembangunan menjadi terkatung-katung, serapan belanja modal pembangunan pun hanya 16,4% per-18 Agustus 2023, bahkan serapan belanja modal di PRKP Banten baru mencapai kisaran 2% saja.
Lalu Pemprov Banten berdalih serapan APBD 2023 sudah sampai 51,67% seolah-olah sudah besar, padahal jika dibreakdown serapan terbesar belanja transfer daerah 81,48% dan belanja operasi 48,14% keduanya tidak hubungannya langsung dengan masyarakat.
Belanja transfer adalah anggaran hak Pemkab/pemkot dan belanja operasi adalah gaji, tunjangan, ATK, bayar listrik, perjalanan dinas, makan minum dan lain-lainnya. Jelas tidak ada hubungan langsung dengan yang dirasakan oleh masyarakat.
“Fakta yang dirasakan masyarakat Banten saat ini adalah, belanja modal untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat baru sampai ketingkat serapan kisaran hanya 16,4%”.
Beberapa unsur aspirasi masyarakat yang belum tercapai sehingga aliansi dari koalisi Abal-abal memberi tuntuannya yaitu; 1. Audensi dengan ketua DPRD Banten tanpa diwakili, 2. Mendesak DPRD untuk mengusulkan pemberhentian Pj Gubernur Banten Al Muktabar, 3. Memberikan kepada kami salinan data penyerapan anggaran APBD tahun 2022 dan 2023.
Aliansi yang tergabung dalam koalisi Abal-Abal; Ormas ARUN, Ormas JBB, Ormas LPK-KKPMP, LSM JP3B, LSM LENTERA, LSM GEGER BANTEN, LSM BAPERAN, LSM OMBAK, LSM GERAM BANTEN, LSM BADAK, LSM TIKAM, LSM PERMAK BANTEN, LSM TEMBAK, LSM REMMONG, LSM PRAKAN, LSM PAKMATBAJA, LSM PASAK BUMI, LSM JAPATI, MEDIA IBI, MEDIA MOI, MEDIA JNI, MEDIA KMB. (Red/Tarsama).