Madina, Skalainfo.net| Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa se-Mandailing Natal yang digelar pada hari Sabtu (2/9/2023) di Hotel Radison Medan, dinilai telah menentang statemen Bupati Madina HM. Ja’far Sukhairi Nasution yang sebelumnya pernah menyampaikan pada saat mengadakan Safari Jum’at di salahsatu mesjid di Desa Mompang Kecamatan Panyabungan Utara bahwa bimtek tidak lagi diizinkan bagi Kepala Desa maupun perangkatnya, dan Sukhairi juga berpesan apabila tetap diadakan, agar pelatihan ataupun Bimtek diadakan di Kabupaten Mandailing Natal saja demi untuk menggerakkan perekonomian daerah, namun para Mafia Bimtek ini diduga tidak mengindahkan arahan Bupati Madina dan tetap saja menggelar kegiatan berupa Bimtek Kepala Desa di Kota Medan.
Melirik maraknya kegiatan Bimtek yang telah dilaksanakan berulang-ulang kali dalam tahun ini, apalagi jika melihat tentang kegiatan Bimtek yang baru saja digelar di Hotel Radison dan hotel E hotel di Kota Medan, Dewan Pimpinan Kabupaten Ormas FKI-1 dan DPC Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (DPC LSM-WGAB) Kabupaten Mandailing Natal, LSM TAMPERAK yang tergabung dalam Koalisi beberapa LSM di Madina mempertanyakan, “apa manfaat kegiatan tersebut untuk desa, jangan-jangan ada dugaan setoran ke oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” ujar Syamsuddin.
Beberapa oknum yang diduga kepala desa sempat mengeluh dan mengatakan, “jangan kami dianggap seperti binatang menginap di Fave hotel, makannya di hotel Radison, dan tim yang dari Kecamatan seolah-olah tidak bertanggung jawab selaku kordinator rombongan, kayaknya kami di telantarkan,” ucap salah seorang Kades.
Kegiatan Bimtek tersebut sepertinya tidak tersentuh oleh hukum, padahal itu adalah suatu kegiatan yang dipaksakan, menurut keterangan beberapa Kepala Desa yang menjadi peserta Bimtek di Hotel Radison dinilai hanya menghamburkan uang negara karena diketahui kegiatan Bintek di Radison hanya satu hari saja, peserta mulai check In hari Jumat, dan check out hari Minggu tanggal (3/9/2023).
Kemana ya aliran dana Bimtek itu sebenarnya, dan siapa pelaku-pelaku yang menggerakkan kegiatan tersebut sehingga para kepala desa takut untuk tidak hadir mengikutinya, ucap Mulyadi Ketua LSM-WGAB Madina
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Radison Medan diketahui bertema “Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pedesaan seluruh Desa se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023” diduga melibatkan sejumlah oknum mulai dari Kepolisian, pemerintahan sampai wartawan Mandailing Natal, di Spanduk terlihat lembaga pelaksana Bimtek tersebut adalah Lembaga Perencana Karya Hijau (PKH) beralamat di Medan Johor.
Saat Koalisi LSM mempertanyakan kegiatan tersebut, tidak satupun yang bisa menjelaskan siapa penanggung jawab kegiatan dan kemana dana Bimtek tersebut di alirkan.
Ketua FKI-1 Madina, Syamsuddin menduga bahwa kegiatan Bimtek di Radison merupakan azas manfaat oknum dan kepentingan Mr. X. Kepala desa yang di undang dari Desa se-Kabupaten Mandailing Natal, banyak juga yang terlantar dan mengeluh akibat fasilitas yang mereka dapatkan berbeda.
“Adanya kegiatan Bimtek ini diduga merupakan azas manfaat dari oknum untuk kepentingan Mr. X, pantauan kami, banyak Kepala Desa yang terlantar dan dioper-oper sana-sini akibat fasilitas yang diberikan kepada mereka berbeda-beda, ada di hotel berbintang dengan fasilitas mewah, namun sebagian ada juga di hotel lain yang fasilitasnya tidak sama dengan tempat kegiatan berlangsung,” ungkap Syamsuddin Ketua FKI-1 Madina.
Sementara salah seorang perwakilan desa yang ikut dalam bimtek itu mengaku, dari desa mereka sendiri panitia mengundang dua orang dengan biaya Rp. 5 juta / orang. “Dua orang per desa, jadi biayanya Rp 10 juta kami berdua,” jelasnya.
Beberapa dari peserta juga menyebut bimbingan tersebut mereka hadiri karena terpaksa. Sebab, sebagai bawahan mereka takut ditekan oleh oknum-oknum mafia bimtek.
“Diikuti saja, kalau gak ikut nanti dipersoalkan,” ucap peserta yang enggan disebutkan namanya.
Sebelumnya, M. Yakub mengatakan, bahwa hal tersebut sudah dipertanyakan berulang-ulang Via WhattsApp kepada Kadis PMD Madina namun tidak pernah merespon.
Sudah selayaknya semua kegiatan Bimtek ini diperiksa oleh Penegak Hukum yang berwenang di bidangnya, demi untuk mengetahui kemana sebenarnya Dana Bimtek itu di alirkan, karena kegiatan itu dinilai bukan membawa manfaat kepada Desa, Namun hanya terkesan menghabiskan anggaran Desa untuk kepentingan pribadi para Mafia Bimtek. (Red/Syamsuddin Nst).