Tapanuli Selatan, Skalainfo.net | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024 di Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan diduga lakukan pungutan liar (Pungli) dana operasional Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkisar Rp. 400.000,- per Desa setiap bulannya.
Beberapa PPS di Kecamatan Batang Angkola yang namanya tidak mau disebut mengaku saat dikonfirmasi awak media, telah menyetor uang sebesar Rp. 400.000,-/bulan setiap anggaran ATK/operasional cair. Uang itu disetor ke PPK Kec. Batang Angkola yang bertujuan untuk pembuatan Laporan SPJ ATK/Operasional PPS.
Hal ini membuat beberapa PPS merasa kecewa, ” namun apa daya sudah kesepakan yang dipaksakan,” ucap oknum PPS saat dikonfirmasi, Selasa (8/08/2023). “Bukannya kami tak sanggup membuat laporan keuangan namun sudah kesepakatan,” tambahnya dengan kesal.
Di hari yang sama PPK Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan saat dikonfirmasi, membenarkan adanya setoran itu. Namun setoran itu sebagai Jasa pembuatan Laporan SPJ ATK/Operasional PPS. Tindakan itu dibuat berdasarkan musyawarah agar tidak terjadi keterlambatan, kalau terlambat membuat Laporan SPJ, honor PPS bisa terlambat cair,” ujar Rendi Siregar. Ditambahkannya, “kalaulah ada salah satu PPS yang janggal atau 1 kekurangan dari 21 desa desa yang ada di kecamatan Batang Angkola maka tidak cair jadi desa desa lain akan mendesak PPK kapan cair Pak? ”
Namun saat ditanya awak media, apakah PPS sudah pernah mencoba membuat Laporan SPJ sendiri, Rendi menjawab tidak pernah. Selain itu PPK saat ditanya apakah PPS pernah mengikuti pelatihan? PPK menjawab tidak pernah makanya PPK mengambil tindakan, jawab PPK
Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan saat dikonfirmasi, Senin (21/08/2023) mengatakan, “Pelatihan itu sudah pernah dilakukan di Torsibohi dan kami lakukan juga sosialisasi waktu itu untuk para ketua, sekretaris dan bendahara untuk melakukan bimtek ke jajaran bawah. Terkait dengan tindakan yg sudah dilakukan PPK terhadap PPS ,kami akan langsung turun untuk menyikapinya. Nanti akan kami kabari. Jika memang benar akan kami berikan tindakan. ucap Riski Sekretaris KPU. (Red/Budi Lbs).