Medan, Skalainfo.net| Pilkades serentak di Paluta direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Barani Saragih salah seorang Bacalon Kepala Desa Karang Anyer yang juga seorang aktivis sangat miris melihat buruknya kelakuan dan pelayanan pejabat terkait di Padang Lawas Utara (Paluta).

Masalahnya pada tanggal 17 Juli 2023 lalu, disaat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa di Desa Karang Anyer, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara tidak  mendapatkan haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia yang juga punya hak ikut serta dalam pesta demokrasi ini.

Kepada Media Skalainfo.net Barani mengatakan, “Panitia menghapus nama saya, berkas  yang sudah saya lengkapi tidak diterima oleh panitia, diduga karena adanya ‘tekanan’ yang terdengar lewat komunikasi telepon antara Bikrul Munawar Camat Dolok Sigompulon dengan Abdullah Pejabat Pelaksana Kepala Desa, itu saya dengar langsung melalui telpon selular bapak Abdulah saat di Kantor Kepala Desa,” ujarnya Kamis, 9/8/2023, saat berada di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan.

“Upaya yang saya lakukan untuk mempertanyakan kepastian hokum atas hak saya sebagai warga negara dan atas Pelaksanaan PERBUP PALUTA NOMOR: 24 TAHUN 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades oleh para pejabat (Panitia Kabupaten, Kecamatan dan Desa), maupun stakeholder di Kabupaten Paluta sudah saya lakukan secara maksimal.

Karena sudah saya lakukan pertemuan langsung kepada PJ Kades, Camat, Kepala Dinas PMD, anggota dan Ketua DPRD, dan komunikasi langsung melalui Wa kepada, Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati Paluta namun respon dari kesemuanya tidak ada yang jelas, tidak memberi solusi bahkan keterangan bertentangan dengan Perbup, ucap Barani.

Saya sudah melakukan upaya dalam menuntut Hak Konstitusi, menuntut Keadilan dengan membuat Laporan tertulis ke Pemerintah Pusat, dan Provinsi, kepada Ombudsman RI Perwakilan SUMUT dan Ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sebagai Warga Negara yang Hidup di Negara Hukum, saya berharap Kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Aparat Penegak Hukum, kiranya bisa memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA), agar tidak ugal-ugalan, suka-suka dalam mengurusi daerah ini, karena Paluta itu adalah sebuah Kabupaten bahagian dari Indonesia, bukan Kerajaan, ujarnya menambahkan.

Camat Bikrul sampai berita ini diturunkan, tidak menjawab konfirmasi awak media. (Red/Prihat Panggabean).

-+=