Medan, Skalaindo.net| Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno terkejut mendengar adanya proyek pembangunan Parking Hub di Kaldera Toba dengan biaya Rp. 16 M dan belum beroperasi. Meskipun Sandiaga langsung memerintahkan tim untuk menghubungi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), pihak dari instansi yang bersangkutan tidak kunjung mengangkat telepon.
Dilansir dari berita aktual online.co.id, respon positif Sandiaga Uno tersebut langsung ditunjukkannya saat ditanya oleh Senin (31/8/2023) sore dalam agenda The Weekly Brief with Sandi Uno dan disiarkan secara langsung melalui streaming Kemenparekraf.
“Gak tahu ni saya. Ada gak yang tahu Danau Toba ni. Banyak amat Rp. 16 miliar. Silakan dijawab oleh teman-teman Badan Otorita,” ungkap Sandiaga Uno yang terlihat tidak menyangka soal proyek terlantar itu.
Sandiaga Uno nampak jengkel karena tidak ada pihak BPODT yang bisa dihubungi untuk menjawab persoalan itu. Ia menyindir lembaga tersebut masih sibuk menari Tor-tor di Danau Toba sehingga tidak bisa mengangkat telepon Kementerian.
“Mungkin nanti pak Pras bisa dibantu oleh teman-teman birokom. Karena kelihatannya, masih manortor di Danau Toba kawan-kawan (red. BPODT) kita,” sindirnya.
Sebelumnya diberitakan, Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Jimmy Panjaitan hingga saat ini bungkam soal kesiapan parking hub Kaldera Toba untuk beroperasi. Padahal pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp. 16 M dan pekerjaannya telah selesai tahun 2022 silam ditambah masa pemeliharaan 6 bulan.
Pantauan wartawan, pembangunan proyek yang dikerjakan hingga dua tahap dan empat kali adendum itu, informasinya sangat minim ke masyarakat. Alih-alih dana sudah cair, namun hasilnya belum dapat dinikmati.
Begitu juga Kepala Divisi Umum BPDOT, Mosanda Tampubolon yang dihubungi wartawan sejak Rabu (26/7/2023) siang hingga berita ini terbitkan, belum memberikan komentar apapun soal kesiapan parking hub untuk beroperasi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Indonesia, Tua Abel Sirait meminta Dirut BPODT untuk transparan soal pembangunan parking hub yang terlantar. Ia juga mendesak Kejagung untuk mengusut kerugian negara dalam proyek Parking Hub Lot CV-20.
“Kami mendesak Kejagung usut kasus parking hub Kaldera Toba. Dan kami meminta Dirut BPODT untuk terbuka kepada publik terkait proyek ini,” tegas Abel. III Prasetiyo. (Red/Prihat Panggabean).