Ketua Dewan Pembina APDESI Kabupaten Tangerang Mochamad Jembar: Pengurus APDESI Harus Kepala Desa Yang Aktif

Ketua Dewan Pembina APDESI Kabupaten Tangerang Mochamad Jembar: Pengurus APDESI Harus Kepala Desa Yang Aktif


Tangerang, Skalainfo.net| Adanya edaran pernyataan sikap dari Ketua Umum DPP APDESI (Assosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia), Merasa di rugikan oleh seseorang yg mengatasnamakan APDESI.

Pernyataan ini muncul setelah adanya Silatnas di Istora Senayan beberapa waktu lalu, yang di hadiri oleh orang nomor satu di Indonesia dan beberapa menteri kabinet kerja turut hadir dalam acara tersebut, bahkan menteri dalam negeri juga turut hadir. 3/4/2022.

Arifin Abdul Majid selaku ketua APDESI yang memiliki surat juga terdaptar di Menhukam dengan Nomer: AHU.007.2972-AH 01.07 tahun 2016 dan AHU-0001925-AH.01.08 tahun 2021, tentang perkumpulan Assosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, dengan ketua umum Arifin abdul Majid.

Abdul Majid, dalam surat pernyataan yang beredar mengatakan, Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengutuk keras pengunaan nama organisasi kami, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan mengiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi kami mendukung masa jabatan presiden dan mempertanyakan kepada pemerintah mengapa organisasi APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham, masih bisa di gunakan oleh orang yang tidak berhak dan kami sayangkan telah menjutifikasi seluruh anggota APDESI masuk dalam politik praktis, Khususnya dalam polemik 3 periode.

Masyarakat banyak tidak sependapat dengan Arfin Abdul Majid, karena walaupun APDESI besutan sama dengan APDESI Besutan Surtawijaya, hal ini ada perbedaan tulisan ketika melaporkan ke kementrian yaitu di tulisan Assosiasi Arifin ada huruf S ada dua sedangkan besutan Sutawijaya hanya S nya satu yaitu Asosiasi, sedangkan untuk kepengurusannya adalah orang orang yang masih aktif menjadi kepala desa, Seperti dikatakan oleh pembina APDESI Kabupaten Tangerang,

“Saya selaku ketua Dewan Pembina APDESI Kabupaten Tangerang menyatakan sikap atas nama APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia), dalam polemik DPP APDESI. Sangat sedehana dalam pengakuan legalitas hukum dalam hal ini bukan baru, semua organisasi banyak yang memiliki legalitas SK atau keterangan terdaftar dari Kemenhumkam, tapi pengurus baru tidak perlu lagi membuat badan hukum Lagi,” jelasnya.

Dan di tambahkan juga dalam pesan singkatnya di terangkan, Bahwa bila pengurus APDESI dalam pengurus baru tidak perlu Kemenhukam yang benar adalah melaporkan keberadaan APDESI yang baru ke Kementrian Dalam Negeri RI dalam hal ini yang membidangi ormas atau organisasi lain yaitu kesbangpol. “Dalam pengakuan Arifin Abdul Majid adalah sah sah saja,” tutur Mohamad Jembar.

Dan perlu di ketahui beliau bukan lagi sebagai kepala desa melainkan manta kepala desa. Dalam Munas APDESI yang menjadi kekuatan legalitas, Munas tersebut di lakukan oleh kepala desa yang mempunyai kekuatan resmi yakni yang masih menjabat pejabat kepala desa.

Adapun hal ucapan spontanitas terucap bukanlah pernyataan para Kades atau APDESI melainkan ucapan spontan imbuhnya ketua dewan pembina APDESI Kabupaten Tangerang Mohamad Jembar.

Jadi pengakuan Arifin Abdul Majid menggiring opini berlebihan dan gak paham akan organisasi bila mengatakan dua organisasi desa yakni DPP APDESI. Kalau mantan mengakui tapi kedudukannya bukan lagi organisasi kepala desa seluruh Indonesia. Jelas-jelas APDESI harus kepala desa aktif, harus bisa dipahami, tutupnya. (Red/Hairul).


Fokus Hukum Terkini