Wakatobi, Skalainfo.net| Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Forum Pemuda Pemerhati Kebijakan Publik bersama Komunitas Nelayan Wakatobi melakukan demonstrasi didepan kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP). Senin, (24/1/2022).
Penyampaian aspirasi hingga melempari kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan telur Busuk dilakukan karena merasa kesal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, yang dinilai tidak komitmen dengan apa yang telah disepakati pada saat hering bersama Forum Pemudah Pemerhati Kebijakan Publik dan komunitas Nelayan dikantor Kelurahan Mandati Satu tanggal 6 Januari 2022 lalu.
Ketua Forum Pemuda Pemerhati Kebijakan Publik yang biasa di sapa Satria dalam orasinya sebelum melempar telur busuk kepada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan menjelaskan, filosofi dari dua telur busuk yang dilemparkan itu menurutnya telur busuk di ibaratkan kebohongan yang selama ini terbungkus rapi sudah saatnya kita bongkar agar publik bisa tau kalau selama ini banyak Masyarakat dirugikan.
“Salah satunya seperti masalah Asuransi nelayan dan bantuan dari kantor Kelautan dan Perikanan”.
Sudah selayaknya kita lemparkan telur busuk, karena dikantor DKP ini banyak yang disembunyikan yang merugikan nelayan terutama masalah Asuransi dan bantuan yang terkesan pilih kasih, ujarnya.
Selain masalah pembagian bantuan yang disoalkan, masa aksi juga mempertanyakan daftar nama nelayan yang akan menerima bantuan dari tahun 2021 yang tak kunjung di bagikan.
Namun jawaban dari MULIANTO sebagai kepala Dinas DKP bahwa dia tidak bisa berikan. Menurutnya ini adalah bagian dari rahasia negara yang tidak bisa di perlihatkan.
“Itu bagian dari rahasia negara, tidak bisa dibagikan sekarang, kata Mulianto.
Ditambahkan pula oleh aktivis muda Jhon Kapota, dalam orasinya menyuarakan masalah sumberdaya alam Wakatobi yang begitu banyak, kenapa malah udang faname yang harus di prioritaskan, ikan begitu banyak ditambah lagi Rumput laut kenpa tidakdikembangkan, sebutnya.
Diketahui diskusi ini di terima langsung oleh Mulianto dan bertempat di depan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, serta dikawal juga dari kepolisian dan dihadiri oleh ketua komunitas nelayan Wakatobi Mustafa Ansar dan pemerhati kebijakan publik dan juga bersama puluhan masyarakat lainnya. (Red/Satriaddin).

