• December 4, 2020
 Roziq Arifin Minta Ketua DPRD Desak Presur Bupati Cuti Di Wakatobi Dan Ganti Kerugian Lahan Masyarakat

Bau-bau-Sultra, Skalainfo.net| Roziq Arifin asal Desa Waha, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, meminta ketua DPRD Wakatobi desak dan presur Bupati cuti Wakatobi serta dinas terkait ganti kerugian lahan masyarakat yang telah di Rampas oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan, 21/11/2020.

Ketua Bom Kepton Roziq Arifin, menegaskan kepada ketua DPRD Wakatobi, harus tegas dalam menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah Daerah Wakatobi, Kalau bangun infrastruktur jalan yang pertama yang harus di lakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pemerintah wajib melakukan musyawarah bersama pemilik lahan dengan cara tatap muka. Kemudian pemerintah di wajibkan membayar ganti kerugian lahan dan ganti kerugian tanaman masyarakat pemilik lahan melalui uang negara dengan layak dan adil serta pastikan itu anggaran sampai kepada masyarakat pemilik lahan, terakhir pemerintah baru kemudian melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya.

Itu adalah arahan aturan bukan kata saya, coba kalian kaji isi Undang-undang No. 2 Tahun 2012. Dan Perpres No. 148 Tahun 2015. Perpres No. 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ungkap Roziq arifin.

Masih dikatakannya, juga meminta kepada jajaran DPRD Wakatobi agar STOP kan karja Pemerintah Daerah yang membangun jalan dengan cara-cara melakukan pembodohan kepada masyarakat pemilik lahan. STOPkan kerja Pemerintah Daerah yang melakukan pengambilan lahan masyarakat dengan cara-cara dzolim dalam pembangunan jalan umum. Kalau begitu cara kerja Pemerintah Daerah, mereka itu bukan membangun tapi menindas, karena yang namanya pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan prosedur yang sudah tetapkan oleh negara.

Jangan karena alasan pembangunan lalu Pemerintah Daerah mau berbuat seenaknya dan melanggar aturan seenaknya, jangan karna atas nama pembangunan pemerintah mau abaikan HAK masyatakat yang sudah di jamin dalam konstitusi Negara. Ucap Roziq Arifin yang sering di sapa Akbar la Ode pendemo.

Bukankah uang negara yang hampir 1 triliun setiap tahun sudah di sediakan di Wakatobi, pemerintah tinggal mengelolanya sesuai dengan prosedur aturan dan harus memperuntukannya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Wakatobi. Kata Gusdur gitu ajak kok Repot. Ucap Roziq Arifin.

Daerah Wakatobi ini bukan hanya milik Pemerintah Daerah, Wakatobi ini adalah milik kita semua, Milik seluruh Rakyat Wakatobi, dan seluruh warga Wakatobi memiliki Hak yang sama untuk mengontrol kinerja Pemerintah Daerah bersama anggota DPRD yang telah di pilih dan angkat derajatnya oleh Rakyat, guna mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan, Pro konstitusi Negara dan Pro Rakyat. Ucap Roziq arifin.

Semoga Pak ketua DPRD Wakatobi bersama seluruh jajarannya semakin terbuka pintu hatinya, terbuka lebih dalam nuraninya untuk menjalankan 3 fungsi DPRD yakni Fungsi Legislasi, Fungsi aggaran dan Fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan tegas, Arif dan bijaksana, Harap Roziq Arifin.

Kami masyarakat Wakatobi sangat mendukung seluruh Pembangunan infrastruktur di Wakatobi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah tapi harus berkeadilan, Pro Rakyat dan sesuai dengan konstitusi Negara. Tutup Roziq arifin. (Red/Husna).