• November 27, 2020

Hikmah Di Saat Kronologis Mencari Bukti Pemeriksaan Corona & Mentaati Swakarantina

 Hikmah Di Saat Kronologis Mencari Bukti Pemeriksaan Corona & Mentaati Swakarantina

Stay At Home Seorang Khairul Fahmi.

Madiun, Skalainfo.net, Pada 17 April lalu, masa isolasi mandiri 14 hari saya tuntas. Sebagai upaya antisipasi meluasnya wabah COVID-19, Pemerintah Kota Madiun memang menerapkan isolasi mandiri bagi siapapun yang masuk wilayahnya sejak akhir Maret lalu. Hal itu saya ketahui melalui media dan gambar surat edaran yang saya terima melalui aplikasi Whatsapp.

Sebenarnya, sejak awal Maret lalu saya sudah berada di Kota Madiun, setelah beberapa pekan beraktivitas di Jakarta. Namun karena ada sejumlah urusan administratif yang harus diselesaikan, maka pada 14 Maret lalu saya terpaksa kembali ke Jakarta. Persis di hari ketika Menhub Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19.

Pernyataan pemerintah mengenai status Menhub, cukup mengejutkan dan mengkhawatirkan saya. Kebetulan saya sempat hadir di satu lokasi yang sama, bersalaman dan berbincang dengan beliau pada akhir Februari lalu. Maka setiba di Jakarta, saya berusaha mencari info bagaimana dan kemana bisa memeriksakan diri.

Saya menghubungi sejumlah teman. Termasuk seorang jurnalis yang bertugas di istana. Karena saya yakin, dia juga pasti memeriksakan diri. Namun ceritanya mengenai betapa ribetnya urusan itu pengalaman-memeriksa-corona-setelah-berinteraksi-dengan-budi-karya-eFrX), justru bikin saya galau. Saya akhirnya mencoba datang ke RSPI Soelianti Saroso. Tanpa masker. Karena saat itu belum ada kewajiban menggunakan masker bagi yang (merasa) sehat.

Penasaran saya sebenarnya tidak berakhir ketika mendapat penjelasan bahwa saya tidak perlu diperiksa. Kata pemberi info, masa 14 hari setelah pertemuan sudah terlewati. Apalagi saya juga tidak mengalami gejala Covid-19. Lega? Tidak. Saya justru bertanya-tanya, bagaimana mengitung masa 14 hari risiko terpapar? Jika sejak Menhub dinyatakan positif pada 14 Maret itu, faktanya beliau bahkan sudah sakit dan dirawat sejak beberapa hari sebelumnya.

Urusan administrasi yang harus saya bereskan ternyata juga tidak bisa selesai sesuai target. Kementerian dan lembaga negara maupun pemerintahan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi para pegawainya. Pemprov DKI juga sudah mulai menggulirkan wacana pembatasan pergerakan warga. Lagipula, saya agak khawatir dengan lingkungan apartemen tempat tinggal saya yang cukup padat aktivitas warga dan pengunjung.

Maka pada 18 Maret, saya kemudian memutuskan untuk ke Surabaya. Membuat janji temu dengan sejumlah kawan. Namun Surabaya ternyata juga sudah menjadi zona merah. Warga sudah diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan aparat pemerintah sudah mulai melakukan patroli pengawasan. Meski faktanya masih sangat longgar, saya memutuskan untuk tidak kemana-mana. Hanya beraktivitas di lingkungan tempat menginap.

Rencananya, saya tak akan berlama-lama di Surabaya dan segera kembali ke Madiun. Namun perjalanan dari Jakarta sebelumnya, membuat saya harus berhati-hati. Apalagi keluarga dan kawan-kawan di Madiun juga menyarankan untuk tidak pulang dulu, sampai 14 hari. Biar aman, kata mereka. Untung saja saya tak sendiri. Sejumlah kawan juga berada di tempat saya menginap. Mereka juga tak bepergian kemana-mana.

Di tengah masa 14 hari “isolasi” di Surabaya itulah saya mendapat kabar bahwa Kota Madiun menerapkan kebijakan isolasi mandiri bagi siapapun yang datang dari luar kota, terutama dari Zona Merah. Warga Madiun yang didatangi tamu atau anggota keluarga dari luar kota diminta melaporkan pada Puskesmas terdekat melalui kader kesehatan di lingkungan masing-masing. Nanti petugas akan datang memeriksa dan memastikan kesehatan si terlapor.

Setelah melewatkan masa 14 hari di Surabaya, saya memutuskan untuk pulang ke Madiun. Menjelang berangkat, datang lagi informasi. Pemerintah Kota Madiun kabarnya melakukan pembatasan orang masuk. Akses dari luar kota dipersempit, ruas-ruas jalan utama masuk kota, dijaga ketat dan yang tak beridentitas penduduk kota, akan ditolak masuk.

Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat tengah malam. Asumsi saya, pengawasan mungkin akan lebih longgar. Sebenarnya saya pasti bisa masuk, namun saya mengkhawatirkan kendaraan dan kawan yang mengantar akan ditolak. Artinya, bisa saja saya harus turun di batas kota. Lalu bagaimana saya bisa sampai titik tujuan? Masak harus jalan kaki? Saya tak punya bayangan, bagaimana situasi di Madiun saat itu.

Di perjalanan melalui jalan tol, sepi begitu terasa. Jarang sekali kami berpapasan atau beriringan dengan kendaraan lain. Di batas kota, depan Pabrik Gula kami mendapati pembatas jalan dipasang untuk mempersempit. Hanya satu ruas yang dibuka dan ada sebuah tenda lengkap dengan meja kursi ditempatkan di sana. Tapi kosong melompong. Tak ada seorangpun petugas. Kamipun masuk dengan bebas dan langsung menuju rumah tempat saya rencananya akan menjalani isolasi mandiri.

Sebelumnya, saya juga sudah meminta keluarga untuk melaporkan kedatangan saya. Berhubung saya rencananya tidak menjalani isolasi di alamat sesuai KTP, maka  petugas Puskesmas menyarankan untuk dilaporkan ke Puskesmas terdekat lokasi. Untuk proses itu, kader kesehatan di tempat domisili saya membantu sepenuhnya. Dia yang melaporkan dan berkoordinasi. Informasi yang saya dapat, kader dan petugas puskesmas di lokasi isolasi akan memantau saya hari demi hari.

Faktanya, hingga masa isolasi mandiri (benar-benar isolasi dan mandiri) saya berakhir, tak sekalipun kunjungan dilakukan. Bahkan tak ada juga pengecekan dan pemantauan awal melalui telepon seperti yang disampaikan sebelumnya.

Untung saja saya cukup disiplin mengisolasi diri. Saya sadar sepenuhnya bahwa saya mungkin saja membawa virus dan menularkan pada orang lain, walaupun kondisi saya sendiri baik-baik saja. Tapi terus terang saya kecewa, ternyata upaya untuk mencegah perluasan Covid-19 itu ternyata tak seketat dan sedisiplin yang digembar-gemborkan. Tidak ada pengawasan melekat bagi yang berstatus isolasi mandiri, tidak ada penjagaan di jalan pada malam hari. Warung-warung kopi malam juga masih banyak yang buka dan melayani pembeli di tempat.

Ya mau bagaimana lagi, toh memang tak ada aturan yang tegas dengan sanksi yang jelas. Patroli pengawasan tak dilakukan secara intensif dan konsisten, bahkan tak dilakukan sesuai protokol pembatasan sosial dan fisik. Selebihnya, warga hanya menerima informasi bahwa pemerintah menyiapkan lokasi karantina terpadu “angker” bagi yang “bandel” tetap mudik.

Sampai hari ini, ketika khalayak dikejutkan dengan kabar, adanya seorang warga berstatus pasien dalam pengawasan setelah  “pulang kampung” dari Pondok Temboro, Magetan. Sebagaimana diketahui, klaster ini menyumbang puluhan pasien positif di Malaysia dan beririsan dengan klaster Gowa.

So, tidakkah terfikir untuk mengubah pola kebijakan reaktif menjadi lebih antisipatif dan tegas untuk melindungi yang sehat dan rentan?

Krisis adalah ketidakpastian. Jika terjadi dalam durasi panjang akan meningkatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban sosial. Kita tidak bisa mengira-ngira kapan krisis akan berakhir karena sepenuhnya bergantung pada seberapa besar kepatuhan masyarakat. Dan kepatuhan sangat bergantung pada ketegasan regulasi dan komitmen pemerintah memenuhi tanggungjawabnya melindungi dan menjamin hajat hidup masyarakat. (Red/Guntur).

Editor dan Liputan Mbah Openi Bukan Opini.