• October 30, 2020

Sulitnya Pengurusan Ijin BTS Di Tangerang Selatan


Tangsel, Skalainfo| Salah satu perwakilan Vendor Menara BTS yang merasakan adanya monopoli dan persaingan bisnis dari PTSP. Pihaknya merasakan Ada kejanggalan dan memberatkan dalam mengurus perizinan, pihak Vendor Menara  merasakan dari pihak terkait, yaitu Dinas PTSP tidak becus dalam pengelolaan data dengan syarat SDM yang tidak memadai alias tidak paham.

Tidak berpihak kepada masyarakat, ia mengurus izin BTS sulit sekali di tempuh, dengan alasan di Review dulu, dan di hold dulu. Dengan pengurusan bolak balik, hampir memasuki lima bulan dalam pengurusan izin IMB tersebut.

Menurut Undang-undang pengurusan izin IMB Menara tersebut waktunya tidak sampai 2 minggu. Seperti bola yang kami rasakan, dalam memohon perpanjangan izin Menara tersebut, ada apa? dan kenapa ini? Ujar salah satu perwakilan Vendor Menara yang tidak mau disebutkan nama dan perusahaan nya.

kami sudah capek dan lelah dalam pengurusan izin ini? tolong kami dan bantu kami! kami harus mengadu kemana lagi! keluh kesahnya hanya kepada media!.

Curhatan atau jeritan ini, dari salah satu pihak perwakilan Vendor Menara yang merasakan, mengapa, dan betapa sulitnya dalam perizinan ini.

Ketika awak media investigasi dan secara kebetulan dilokasi daerah Setu yang pada saat itu, sempat terjadi adanya cekcok antara Vendor Menara dan warga, terkait masalah perizinan Menara BTS tersebut. Dan awak media pun mewawancarai curhatan dan keluhan tersebut

Perwakilan dari salah satu vendor Menara yang merasa dirugikan oleh pihak PTSP, dengan adanya peraturan Walikota yang baru, Tahun 2019, memang Walikota punya hak untuk membuat Undang-undang Perwal.

Seharusnya Perwal tersebut harus dikaji kembali harus berlaku adil dan berpihak pada masyarakat, kami merasakan dengan adanya perwal yang baru ini, kami merasa sungguh sangat dirugikan.

Sedangkan kami pihak vendor di Tahun 2016 kami sudah mengurus surat izin melalui tahapan dan proses, mulai dari  lahan warga RT/RW Lurah dan Camat (SITAK) dan sudah pernah diberikan izin oleh Dishubkominfo, artinya kami posisi eksisting, data kami terdaftar akurat, dalam artian kami sudah sah diakui, dan bekerja, dan kami juga sudah ikut memberikan kontribusi untuk PAD Tangsel.

Mengapa kami diharuskan untuk mengajukan perizinan yang baru, yang sungguh memberatkan kami, diwajibkan harus melalui proses dari awal lagi, untuk proses dari nol lagi. Dengan biaya yang tidak sedikit dalam pengurusan, belum  lagi kemungkinan ada gejolak dari warga dan lain-lain, ini tentu sangat memberatkan dan merugikan kami.
 
PTSP beralasan untuk data yang lama sudah tidak berlaku lagi. Dan harus sesuai Perwal yang baru 2019. Disini kami merasa adanya pembedaan dimana letak keadilan buat kami ini,

“Tolonglah wahai Ibu Walikota yang terhormat, berikan kami jalan dan solusinya, tolonglah kami, berikan kebijakan, berikanlah keadilan pada kami sebagai warga dan masyarakat mu ini,” Harapan salah satu  perwakilan Vendor Menara. (Red/Ade/Team).